Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia akibat Illegal Loging

Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia akibat Illegal Loging

Posted in Lingkungan on August 5th, 2011 by hadian2011

Pada dasarnya masalah ilegal logging tidak terlepas dari masalah kajian publik, yangsebenarnya berintikan masalah kebijakan ( policy problem), sehingga pemecahan masalahnya(problem solving) juga harus dimulai dengan kebijakan publik (public policy) itu sendiri. Perlukita kaji akar permasalahan ilegal loggging tersebut secara saksama berdasarkan konsep kajian publik.

Dari kajian ini kita bisa mengetahui dan memahami bahwa akar permasalahan ilegal logging sebenarnya adalah masalah kebijakan dan pemecahan masalah.Masalah kebijakan dalam menangani ilegal logging sangat kompleks, mencakup masalahkebijakan internal (kehutanan) dan masalah kebijakan eksternal (di luar kehutanan). Kedua sumber masalah ini berinteraksi satu sama lain. Akibatnya, hasil darikeduanya membuat suatu vector permasalahan.

Makin kuat vector permasalahan; maka makinsulit pula ilog diatasi. Indikator tersebut tampak dari semakin maraknya ilog, baik dalam skalanasional maupun regional atau provinsi, sehingga apabila kondisi ini tidak segera diatasi dengan³komitmen´ bersama, maka dapat dipastikan ³pintu gerbang´ kehancuran hutan telah dekatdihadapan kita. Tidak berlebihan kiranya apabila dalam waktu 10-20 tahun mendatang hutantropis/alam akan punah, sementara hutan tanaman belum menampakkan hasil yang signifikan.Ironisnya, kebijakan kelembagaan kehutanan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kotatidak merupakan kebijakan yang saling mendukung, bahkan terkesan pusat (DepartemenKehutanan) menjaga jarak dengan daerah dalam hal kewenangan, sehingga tidak lagi terlihat arah pembangunan kehutanan yang jelas,Begitu kompleksnya masalah ilog sehingga apa sebenarnyaakar permasalahan hingga penanganan ilog menjadi begitu sulit dan bahkan DepartemenKehutanan telah mengeluarkan 5 (lima) kebijakan pokok, di mana masalah pemberantasan penebangan liar atau illegal logging menjadi kebijakan pokok yang pertama, di sampingkebijakan pokok yang lain, yaitu penanggulangan kebakaran hutan, restrukturisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi alam, dan desentralisasi sektor kehutanan (Kep. Menhut.no. 7501/Kpts-II/2002).Masalah lain, kebijakan pemerintah selama ini dengan menetapkan kawasanhutan berdasarkan Keputusan Menhut, ternyata tidak banyak mendukung prakondisi dalam pemantapan kawasan hutan. Sampai saat ini hampir 80% kawasan hutan belum selesai penetapan/pengukuhannya oleh Menteri Kehutanan, meskipun barangkali secara fisik sudah100% kawasan hutan di tata bebas. Belum mantapnya status kawasan hutan ini, jugamengundang permasalahan sengketa, di mana dalam setiap penyelesaian masalah sengketa batasatau kawasan hutan di pengadilan, pihak kehutanan selalu terpojok apabila sudah menyangkutmasalah bukti hukum status kawasan.Praktek illegal logging dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian,mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancurankehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatannegara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdayahutan.

 

Sumber: http://hadian2011.student.umm.ac.id/2011/08/05/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-akibat-illega-loging/